AHOK VS DPRD: Ahok Tetap Ngotot Tolak Dana Siluman Di
APBD 2015
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok muncul di game
Android yang berjudul `Dana Siluman`
AHOK VS DPRD:
Ahok Tetap Ngotot Tolak Dana Siluman di APBD 2015 Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) beritajakarta.com
Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilahkan warga Ibu Kota untuk mengirim surat
kepadanya terkait dana siluman Rp12,1 triliun.
Menurut Ahok, meskipun Kementerian Dalam Negeri
memberi waktu tujuh hari untuk melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD
DKI, usulan dana siluman tidak akan bisa disepakati.
Pasalnya, pengadaan beberapa item belanja seperti
mesin scanner hingga Rp3 miliar, alat fitness untuk satu sekolah Rp2 miliar
sampai Rp3 miliar dan sistem manajemen elektronik sekolah Rp5 miliar, tidaklah
masuk akal.
Oleh karena itu, paparnya, bila memang warga setuju
dengan usulan tersebut, silakan mengirim surat kepadanya.
"Kalau orang Jakarta setuju, bikin surat sini
deh," ujar Ahok, Kamis (12/3/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu akan lebih memilih
diberhentikan dari posisi Gubernur DKI daripada menyetujui hal yang merupakan
pemborosan anggaran kendati warga menyetujuinya untuk dibelanjakan.
Dia menganggap usulan pengadaan item-item tersebut tak
sepantasnya diterima dan mendapat alokasi anggaran. Kalau pun perlu,
kemungkinan harga barang per unitnya tidak mungkin setinggi itu.
"Seandainya seluruh orang Jakarta tandatangan
bilang kami dukung DPRD, kami beli sistem elektronik manajemen sekolah Rp5
miliar. Menurut saya nggak masuk akal. Saya lebih baik dipecat deh dari pada
tanda tangan sesuatu yang nggak masuk akal," katanya.
Seperti diketahui, Kemendagri telah menerbitkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri atas evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) DKI 2015.
Pihak Pemprov DKI dan DPRD DKI memiliki waktu membahas
hasil evaluasi selama tujuh hari. Bila pada waktu yang ditentukan kesepakatan
belum tercipta, Gubernur DKI akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang
menyatakan DKI menggunakan pagu APBD Perubahan 2014 atas izin Kemendagri.
Penerbitan Pergub ini akan menyebabkan pagu tahun ini
yang senilai Rp73,08 triliun akan disesuaikan dengan pagu APBDP 2014 yakni
Rp72,9 triliun.
Pakar IT Singapura Bantu Ahok Ungkap 'Dana Siluman'
APBD DKI
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokmengaku kecolongan
atas munculnya anggaran siluman sebesar Rp 2 triliun di ABPD 2015. Anggaran
yang ditudingnya termasuk dalam usulan dana dari DPRD DKI Jakarta sebesar Rp
12,1 triliun tersebut disebut-sebut sempat lolos masuk dalam draf APBD 2015.
"Jadi begitu kita masukin ke sistem, ternyata usulan mereka (DPRD) yang Rp 12 triliun itu hanya Rp 10 triliun yang beda (dengan versi e-budgeting). Berarti sudah ada Rp 2 triliun di dalam APBD 2015," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Ahok mengaku terbantu dengan seorang pakar IT yang menimba ilmu di Singapura, yakni Ainun Nadjib. Ainun, kata dia, membuat situs bernama Kawalapbd.org yang berisi pemantauan anggaran dalam R-APBD DKI. Di situ dijabarkan selisih tiap anggaran dari e-budgeting dengan versi DPRD DKI Jakarta.
Kemudian hasilnya, hanya ada anggaran sekitar Rp 10 triliun yang tidak sama dengan pagu anggaran eksekutif. Sementara Ahok selama ini menuding ada anggaran 'siluman' senilai Rp 12,1 triliun. Sehingga ia menyimpulkan sisanya sudah sempat masuk ke dalam RAPBD DKI 2015.
"Pak Ainun yang anak Indonesia di Singapur itu udah bantu kita kan. Jadi Rp 12 triliun ternyata ada Rp 2 triliun yang udah masuk di R-APBD 2015. Saya lagi sisir. Begitu ketahuan siapa yang tanggung jawab SKPD mana, kita stafkan. Ada macam-macam di Rp 2 triliun itu. Pemeliharaan, UPS juga ada," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tak bisa mengawasi satu per satu dari ribuan pengajuan anggaran.
"Bisa ngawasin berapa puluh ribu nggak? Makanya saya butuh e-budgeting. Sekarang pertanyaan saya, kok saya bisa tahu ada Rp 2 triliun? Sistem saya kasih tahu. Coba kalau saya nggak ada sistem, tahu nggak ada Rp 2 triliun seperti ini? Nggak tahu, lolos," ujar Ahok.
Dia mengakui, Rp 2 triliun itu memang sudah masuk ke dalam draf APBD e-budgeting yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Namun, ujar dia, setelah ada bantuan dari situs Kawalapbd.org dan sistem e-budgeting, pihaknya akhirnya mengetahui adanya kecolongan anggaran tersebut.
"Kemendagri nggak katakan salah juga. Kemendagri mana tahu UPS, alat olahraga, makanya kita lagi sisir. Yang pasti ini kan ada siluman Rp 12 triliun," ujar dia.
"Kok kesisir cuma Rp 10 triliun. Berarti ada Rp 2 triliun dong yang masuk ke dalam. Ini kayak nangkap alien di film-film yang menjelma jadi manusia. Makanya kita lacak. Kita lagi mau lacak," pungkas Ahok.
"Jadi begitu kita masukin ke sistem, ternyata usulan mereka (DPRD) yang Rp 12 triliun itu hanya Rp 10 triliun yang beda (dengan versi e-budgeting). Berarti sudah ada Rp 2 triliun di dalam APBD 2015," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Ahok mengaku terbantu dengan seorang pakar IT yang menimba ilmu di Singapura, yakni Ainun Nadjib. Ainun, kata dia, membuat situs bernama Kawalapbd.org yang berisi pemantauan anggaran dalam R-APBD DKI. Di situ dijabarkan selisih tiap anggaran dari e-budgeting dengan versi DPRD DKI Jakarta.
Kemudian hasilnya, hanya ada anggaran sekitar Rp 10 triliun yang tidak sama dengan pagu anggaran eksekutif. Sementara Ahok selama ini menuding ada anggaran 'siluman' senilai Rp 12,1 triliun. Sehingga ia menyimpulkan sisanya sudah sempat masuk ke dalam RAPBD DKI 2015.
"Pak Ainun yang anak Indonesia di Singapur itu udah bantu kita kan. Jadi Rp 12 triliun ternyata ada Rp 2 triliun yang udah masuk di R-APBD 2015. Saya lagi sisir. Begitu ketahuan siapa yang tanggung jawab SKPD mana, kita stafkan. Ada macam-macam di Rp 2 triliun itu. Pemeliharaan, UPS juga ada," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tak bisa mengawasi satu per satu dari ribuan pengajuan anggaran.
"Bisa ngawasin berapa puluh ribu nggak? Makanya saya butuh e-budgeting. Sekarang pertanyaan saya, kok saya bisa tahu ada Rp 2 triliun? Sistem saya kasih tahu. Coba kalau saya nggak ada sistem, tahu nggak ada Rp 2 triliun seperti ini? Nggak tahu, lolos," ujar Ahok.
Dia mengakui, Rp 2 triliun itu memang sudah masuk ke dalam draf APBD e-budgeting yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Namun, ujar dia, setelah ada bantuan dari situs Kawalapbd.org dan sistem e-budgeting, pihaknya akhirnya mengetahui adanya kecolongan anggaran tersebut.
"Kemendagri nggak katakan salah juga. Kemendagri mana tahu UPS, alat olahraga, makanya kita lagi sisir. Yang pasti ini kan ada siluman Rp 12 triliun," ujar dia.
"Kok kesisir cuma Rp 10 triliun. Berarti ada Rp 2 triliun dong yang masuk ke dalam. Ini kayak nangkap alien di film-film yang menjelma jadi manusia. Makanya kita lacak. Kita lagi mau lacak," pungkas Ahok.
Komentar
Posting Komentar